SURABAYA - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan tunjangan tetap kepada perangkat desa beserta kepala desa.

Desakan ini muncul setelah kemarin ratusan perangkat desa dari Kabupaten Ngawi dan Magetan menggelar unjuk rasa di DPRD Jawa Timur. "Seharusnya Pemerintah Provinsi mampu mendesak pimpinan daerah untuk mengalokasikan tunjangan tetap bagi perangkat desa pada Anggaran Pendapatan