MALANG -- Masyarakat Jawa Timur yang tergabung dalam Jaringan Kerja Antikorupsi Jawa Timur mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. "DPR dan pemerintah harus mengakomodasi sikap masyarakat ini dengan mengesahkan Undang-Undang Tipikor," kata koordinator Jaringan, Luthfi J. Kurniawan, kemarin.

Luthfi meminta DPR mengesahkan Undang-Undang Tipikor sebelum Pemilu 2009 untuk menghindari kekoson