SURABAYA -- Komisi Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur meminta pemerintah merevisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan menyamakan nominal upah sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di tiap-tiap kabupaten/kota.

"Apa sih susahnya menyamakan (besaran upah)dengan KHL," kata Wakil Ketua Komisi Kesejahteraan Rofiq Munawar kemarin. Karena itu, kata dia, Dewan dalam waktu dekat akan memanggil semua pihak, termasuk Dewan Pengupahan, yang di