MALANG -- Malang Corruption Watch (MCW) dan Konsorsium Jaringan Kerja Antikorupsi Jawa Timur mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka menilai pemberantasan korupsi akan terhambat tanpa adanya UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Ketua Badan Pekerja MCW Lutfhi J. Kurniawan, jika RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak segera disahkan, Komisi P