BANYUWANGI - Pengurus lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi kemarin menemui sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Surabaya untuk mengklarifikasi sekaligus mengadukan adanya selisih dana Rp 4,12 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, yang menjadi pokok masalah pengajuan Hak Interpelasi kepada bupati Ratna Ani Lestari.

Menurut