SURABAYA -- Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mendesak kepolisian di wilayah Jawa Timur proaktif memeriksa kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. "Tidak cukup hanya mengirim surat lalu diam. Polisi harus menanyakan sampai di mana surat itu sudah diproses," kata Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya Athoillah kemarin.

Menurut Athoillah, selama ini polisi hanya mengirim surat kepada presiden untuk bisa memeriksa kepala daerah itu. "Lalu diam.