SURABAYA -- Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur dinilai tidak serius dan meremehkan pelaksanaan pemilihan gubernur.

Penilaian ini dikatakan Rikson Nababan, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, menanggapi penundaan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara para bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk yang kedua kalinya.

"Penundaan ini bukti KPU melanggar keputusannya sendiri," katanya kemarin.

Dalam