SURABAYA -- Monopoli pengelolaan pelabuhan yang dilakukan PT Pelindo sudah mendesak ditinjau ulang. Daerah sebagai basis kegiatan PT Pelindo harus dilibatkan dalam pengelolaan pelabuhan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Budiarto Tasmo, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, menanggapi unjuk rasa karyawan PT Pelindo yang menentang disahkannya Rancangan Undang-Undang Pelayaran oleh DPR.

Budiarto mengatakan revisi RUU Pelayaran jug