Rancangan Undang-Undang Pelayaran diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2003. Tapi pembahasannya sangat alot karena ditentang serikat pekerja PT Pelindo.

Pasal yang paling krusial adalah dihapuskannya peran Pelindo sebagai pengelola tunggal pelabuhan. Sebagai gantinya, akan dibentuk Badan Pengelola Pelayaran (BPP).

BPP ini akan memberikan konsesi kepada badan usaha milik negara--termasuk PT Pelindo--badan usaha milik daerah,