YOGYAKARTA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Yogyakarta mendesak pemerintah dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta Kadipaten Pakualaman agar segera menyelesaikan inventarisasi tanah Kasultanan (Sultan Ground) maupun tanah Pakualaman (Pakualaman Ground).

Proses inventarisasi yang belum selesai itu dinilai menghambat pembahasan rancangan peraturan daerah keistimewaan (raperdais) tentang pertanahan dan tata ruang, yang ki