SEMARANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah meminta upaya merger sejumlah badan kredit kecamatan (BKK) milik pemerintah daerah menjadi bank perkreditan rakyat (BPR) diurungkan. Dewan khawatir merger itu menghilangkan pelayanan bagi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Yang mau dan mampu melayani pedagang kecil hanya BKK. Jarang sekali BPR dan bank mau, karena tak telaten," ujar anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Yahya