SEMARANG - Pelaksana tugas Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi S.P., menyatakan, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), banyak kepala daerah mengobral perizinan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. "KPK sudah melakukan kajian, ada korelasi antara pilkada dan mudahnya seorang kepala daerah mengeluarkan perizinan," kata Johan kemarin.

Biasanya, kata Johan, kepala daerah mengeluarkan izin untuk mendapatkan suap.