YOGYAKARTA - Meski Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengesahkan surat keputusan perubahan perjanjian kerja sama pengelolaan bus Trans Jogja sejak dua pekan lalu, pemerintah DIY tak juga bergerak mengeksekusi perubahan itu. "Ini sudah hampir dua pekan sejak surat itu disahkan, tapi pemerintah tak juga segera bergerak. Ini artinya merugikan masyarakat," kata Wakil Ketua Panitia Khusus Perubahan Perjanjian Trans