YOGYAKARTA -- Ketua Ombudsman Republik Indonesia Pusat, Danang Girindrawardana, mendesak pihak Rektorat Universitas Gadjah Mada segera merealisasi rekomendasi lembaganya yang meminta kampus itu menghapus pungutan yang berlaku akibat penerapan sistem Kartu Identitas Kendaraan (KIK). Menurut dia, segala pungutan yang dikenakan kepada mahasiswa UGM ataupun pengunjung lain yang membawa kendaraan bermotor masuk area kampus tersebut merupakan pemasukan