SEMARANG -- Dari waktu ke waktu, masih banyak anak yang berkonflik hukum. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun standard operating procedure (SOP) penanganan anak yang berkonflik hukum.

SOP itu disusun oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang dibantu oleh Unicef, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Apik, dan lain-lain. "Kami ingin ada peni