YOGYAKARTA -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X tak ingin membahas kembali persoalan Paugeran Keraton (hukum adat) terkait dengan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang kini dibahas Panitia Kerja Komisi II DPR RI. "Itu kan sudah selesai dengan Panja dari dulu. DPR saja yang tak mau tahu, jadi tak perlu lagi dibahas. Malah semakin memperlama nanti," kata Sultan kemarin.

DPR sebelumnya menyatakan ingin