BREBES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes diminta menggunakan hak angket untuk mengusut kasus umrah bupati, sejumlah pejabat daerah, serta pengurus Majelis Ulama Indonesia setempat. Dorongan ini disampaikan Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Brebes saat menggelar audiensi di kantor DPRD kemarin.

"Pejabat yang bertanggung jawab tak mau menjelaskan keterkaitan agen biro umrah milik bupati, juga soal puluhan pejabat lain yang ikut bera