BANTUL -- Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul mendesak pemerintah daerah mendata ulang sekolah inklusi agar ada perencanaan yang terorganisasi untuk pengembangan sekolah tersebut.

Dalam pertemuan pertama koordinasi menyikapi keberadaan sekolah inklusi di Bantul itu, Komisi D memanggil sejumlah instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan