YOGYAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah GKR Hemas menuturkan, seharusnya persoalan jabatan gubernur tidak menjadi persoalan yang harus diperdebatkan. Permaisuri Sultan Hamengku Buwono X itu menilai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat saat ini harus bisa menjadi peraturan yang jelas dan tidak memuat pilihan selain penetapan Raja Keraton Yogyakarta sebagai gubernur. "Agar tidak ada lagi manu