YOGYAKARTA - Sidang penentuan nilai kebutuhan hidup layak Daerah Istimewa Yogyakarta 2011 oleh Dewan Pengupahan sempat mengalami jalan buntu. Pasalnya, perwakilan buruh yang duduk dalam Dewan Pengupahan menuntut agar penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) berdasarkan penghitungan rata-rata hasil survei Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Yogyakarta.

Sedangkan perwakilan pengusaha meminta agar penghitungan kebutuhan berdasarkan Peraturan