YOGYAKARTA -- Berlarut-larutnya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta karena sikap Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat menolak jika kepala daerah melekat pada Sultan dengan penetapan. Dari 9 fraksi di DPR periode 2004-2009, hanya Demokrat yang tidak setuju adanya penetapan.

"Hingga saat ini pun Fraksi Demokrat di DPR masih mengambang soal pengesahan RUUK DIY. Satu pasal yang tidak disetujui adalah jabatan kep