SEMARANG -- Agar proses pengurusan izin usaha di Kota Semarang berjalan cepat dan transparan, pemerintah daerah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi. "Seluruh standar pengurusan perizinan akan menggunakan modul yang disusun KPK," kata Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro kemarin.

Kerja sama ini, menurut Soemarmo, akan efektif berjalan tahun depan. "Selama ini investor dan masyarakat sering mengeluhkan lambannya proses perizinan," ujarnya. Menu