YOGYAKARTA - Usulan Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nuryadi untuk melanjutkan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perlindungan Penyandang Cacat atau difabel ditolak komunitas difabel yang tergabung dalam Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel. Pasalnya, raperda kota yang akhirnya mandek pada 1999 itu hanya mengatur soal fasilitas fisik.

"Kami dukung perda soal difabel, tapi jangan hanya mengatur fasilitas fisik.