SEMARANG -- Komisi Informasi Publik Jawa Tengah telah mulai mendapat pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan keterbukaan informasi. Sejak beroperasi pada pertengahan Mei lalu, pihak yang paling banyak diadukan adalah Kantor Badan Pertahanan Nasional.

"Masyarakat yang mengaku kesulitan mengakses informasi tentang pertanahan ketika mengurus sengketa agraria," kata Bona Ventura, salah satu anggota Komisi Informasi.

Namun, menurut Bona, saat ini Komis