YOGYAKARTA -- Rencana Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan memberlakukan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) untuk semua lapisan masyarakat, terganjal karena tidak adanya political will dari eksekutif.

Pasalnya, pemerintah hanya menyediakan 3,5 persen APBD atau Rp 35 miliar dari yang seharusnya 10 persen berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengingat langkah pertama penerapannya tanpa menarik premi mas