SEMARANG - Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah mulai berlaku, tapi belum ada satu pun kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang berencana membentuk Komisi Informasi tingkat kabupaten/kota. Masalahnya adalah faktor dana. "Tidak semua kabupaten/kota di Jawa Tengah mampu mendanai Komisi Informasi," kata anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Iriyanto, kemarin.

Soalnya, pendanaan Komisi Informasi murni hanya berasal dari anggaran daerah