YOGYAKARTA -- Usulan Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta agar pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Kredit Daerah dinilai tidak efektif. Pasalnya, keberadaan lembaga-lembaga yang membantu usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelayanan kredit saat ini telah difasilitasi oleh Badan Usaha Kredit Pedesaan.

"Bahkan jumlah Badan Usaha Kredit di DIY telah mencapai 75 unit di tiap-tiap kecamatan," kata Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah