SURAKARTA - Wali Kota Surakarta yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah pada April mendatang diminta membubarkan forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) karena dinilai tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menimbulkan kolusi. "Karena tidak ada dasar hukumnya, keberadaan Muspida adalah ilegal," kata pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mohammad Jamin, dalam debat terbuka bakal calon Wali Kota Surakarta kemarin