SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah pusat merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Rokok.

"Penggunaan dana bagi hasil cukai rokok terlalu spesifik, sehingga kadang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan masing-masing daerah," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Hadi Prabowo seusai Rapat Koordinasi Eva