SURAKARTA - Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Surakarta selama ini tidak pernah menerima tembusan permohonan penangguhan upah minimum dari perusahaan kepada pemerintah Jawa Tengah. Akibatnya, mereka kesulitan mengawasi pelaksanaan peraturan upah buruh.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta Supiatningsih kemarin mengatakan, karena itu, hingga kini pihaknya