Pemerintah Dinilai Lemah Mengatur Tata Ruang

Aktivis minta kebijakan Dewan berpihak pada pelestarian pusaka budaya.

Senin, 2 November 2009

YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta dinilai lebih berpihak pada "tata uang" ketimbang tata ruang. "Itulah yang menyebabkan tata ruang di Yogyakarta tidak bisa diatur," kata Boby Setiawan, Ketua Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada. Soal lemahnya pengaturan tata ruang yang berkaitan dengan pusaka budaya muncul dalam diskusi pegiat heritage Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Isti

...

Berita Lainnya