YOGYAKARTA - Pemerintah memasukkan poin penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, meski kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Edi Mihati, pemerintah tidak menyatakannya secara terbuka. "Pemerintah belum bicara secara eksplisit (soal penetapan), tetapi sudah mulai melunak," kata Edi kepada Tempo kemarin.

Edi menjelaskan, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto akan membawakan hasil lobi