YOGYAKARTA - Komisi X DPR kemarin melakukan uji publik draf Rancangan Undang-Undang Perfilman di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu yang disampaikan oleh anggota Dewan adalah RUU tentang Perfilman ini menghapuskan monopoli industri.

"RUU perfilman ini mengatur pelaku usaha pengedaran film wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film untuk memperoleh film," kata Ketua Komisi X DPR Irwan P