SURAKARTA - Dalam tahapan pemutakhiran data untuk daftar pemilih sementara (DPS) pemilu presiden pada Juli mendatang masih terdapat perbedaan pemahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih soal pemilih berbasis domisili. "Masih banyak petugas di lapangan yang beranggapan bahwa pemilih dicatat berdasarkan dokumen kependudukan, seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Surakarta