YOGYAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengambil sikap terhadap usulan penghapusan tujuh aset pemerintah provinsi. Pendapat anggota Dewan pun masih terbelah. Sebagian anggota Dewan menilai rencana penolakan penghapusan aset tak berdasar. Namun sebagian anggota lainnya tak mempermasalahkan hal tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Yogyakarta, Nazaruddin, mengatakan rencana menghapuskan aset milik pemerintah