SEMARANG -- Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Andreas Pandiangan, mengatakan rencana Komisi Pemilihan Umum pusat memasukkan kebijakan afirmatif untuk calon perempuan dalam materi peraturan penetapan calon terpilih anggota legislatif dinilai rawan menuai gugatan hukum.

Hasil keputusan pleno Komisi Pemilihan Umum menyepakati klausul, minimal satu calon legislator perempuan dalam setiap tiga kursi legislator Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan