YOGYAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta belum bisa memberi jawaban atas permintaan Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta tentang permintaan bantuan anggaran sosialisasi pemilu sebesar Rp 1,92 miliar. Alasannya, terhadang oleh peraturan. Dewan pun akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menunggu payung hukumnya. "Mendagri berjanji akan ada perpres. Ya, kita tunggu saja," kata Ketua DPRD Yogyakarta Djuwarto.

Sabtu lalu,