YOGYAKARTA -- Pengusaha di Yogyakarta keberatan dengan upah minimum provinsi yang ditetapkan gubernur. Asosiasi Pertekstilan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepakat meminta penundaan pelaksanaan selama enam bulan sejak penerapan, 1 Januari 2009. Alasannya, industri pertekstilan merupakan salah satu industri yang terimbas krisis global.

"Pemerintah harus bijak. Pilih ditunda atau banyak pekerja yang di-PHK," kata Jadin C. Djamaludin, Ketu