SEMARANG -- Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah mengadukan penyelewengan penyaluran bantuan langsung tunai 2008 di 27 kabupaten/kota kepada Presiden. Demikian diungkapkan Eko Haryanto, Sekretaris Komite.

Menurut dia, ada dua modus penyelewengan. Pertama, pemotongan Rp 50 ribu hingga Rp 250 ribu, dengan alasan membantu pembangunan masjid, peringatan Hari Kemerdekaan, sedekah desa, dan administrasi. Kedua,