SEMARANG - Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mengajukan penundaan pencabutan subsidi minyak tanah di daerah yang telah menyelesaikan konversi minyak tanah ke elpiji, kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penundaan ini harus dilakukan mengingat sebagian masyarakat belum siap meninggalkan minyak tanah dan besarnya dampak bagi nelayan dan pelaku industri kecil.