SURAKARTA -- Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta mempertanyakan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap nota keuangan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Surakarta lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2007. Masalahnya, dalam pengantar dan lampiran nota keuangan tersebut tertulis, laporan keuangan itu memperoleh opini "wajar dengan pengecualian".

"Kami tahu opini tersebut dari pengantar dan lampiran no