Pemerintah Maluku Utara Berutang Rp 200 Miliar
TERNATE - Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki utang sekitar Rp 200 miliar. Jumlah ini tak bisa dibilang kecil, karena APBD Maluku Utara pada 2013 sekitar Rp 1,5 triliun. "Utang itu akibat keterlambatan pembayaran terhadap pihak ketiga pada tahun anggaran berjalan. Sehingga keterlambatan tersebut membuat pencatatan utang di tahun anggaran berikutnya," kata Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara Bambang Hermawan kemarin.
TERNATE - Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki utang sekitar Rp 200 miliar. Jumlah ini tak bisa dibilang kecil, karena APBD Maluku Utara pada 2013 sekitar Rp 1,5 triliun. "Utang itu akibat keterlambatan pembayaran terhadap pihak ketiga pada tahun anggaran berjalan. Sehingga keterlambatan tersebut membuat pencatatan utang di tahun anggaran berikutnya," kata Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara Bambang Hermawan kemarin.
Menurut Bambang, jum
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini