Penolakan terhadap Patrialis Akbar Menguat
"Disertasi saya hukum tata negara. Kini saya menguji dua calon doktor," kata Patrialis.
arsip tempo : 171418017355.
JAKARTA - Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi menggantikan Ahmad Sodiki mendapat penolakan dan kritik dari sejumlah kalangan pegiat hak asasi dan antikorupsi. Bekas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dinilai tak layak karena memiliki kinerja yang buruk. "Saat menjadi menteri, Patrialis mengobral remisi para koruptor," ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon Kurnia Palma saat dihubungi, kemarin.
Selain itu, k
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
