Kisruh Soal DPT
Desakan Penertiban Kependudukan Menguat

YOGYAKARTA - Kisruh kasus pendataan dalam pemilihan umum legislatif kemarin membuat berbagai pihak mendesak segera diterapkannya KTP Nasional berbasis sistem administrasi kependudukan. Sistem itu, menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, seharusnya sudah bisa diterapkan oleh pemerintah pusat karena penting untuk tertib administrasi.

"Untuk tertib administrasi kependudukan kan tidak hanya data penduduk saja, tapi jug

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya