Di samping menyusun rencana gugatan PTUN, IM 57+ Institute menyiapkan sejumlah langkah strategis.

Polri berencana menugaskan 57 mantan pegawai KPK di kepolisian untuk menangani urusan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Polri akan meminta pendapat ahli hukum sebelum memutuskan mekanisme pengangkatan 57 mantan pegawai KPK korban tes wawasan kebangsaan menjadi ASN di kepolisian.

Mabes Polri dan Kelompok 57 KPK mulai mendiskusikan teknis perekrutan. ICW berkukuh meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pemecatan pegawai KPK yang menjadi korban tes wawasan kebangsaan. 

DPR menilai rencana Kapolri Listyo Sigit untuk merekrut pegawai KPK merupakan jalan tengah bagi 57 korban TWK KPK. Usul ini bisa terbentur aturan di Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional.

Kepolisian sudah beberapa kali membentuk tim khusus untuk menangani berbagai persoalan, seperti Tim Pemberantasan Korupsi dan Satgas Saber Pungutan Liar. Mantan pegawai KPK korban tes wawasan kebangsaan diusulkan menjadi anggota tim khusus pemberantasan korupsi di Polri.

Perjuangan 57 pegawai KPK korban tes wawasan kebangsaan (TWK) belum selesai dengan adanya tawaran bekerja di kepolisian. Selain belum jelas rinciannya, tawaran Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo itu masih bisa dirintangi di berbagai sisi. Lobi-lobi untuk menjegal rencana alih status tersebut ditengarai telah merasuk ke Badan Kepegawaian Negara dan DPR.

Pengangkatan 57 pegawai korban tes wawasan kebangsaan oleh pimpinan KPK sebagai aparat sipil negara di kepolisian tak mudah terealisasi. Ada berbagai upaya untuk menghambat proses tersebut.

Guru besar fakultas hukum meminta Presiden Jokowi menyikapi rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM. Jika rencana pengangkatan 57 pegawai di kepolisian itu benar, Jokowi yang seharusnya mengumumkan.

Presiden dianggap membiarkan persoalan alih status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara dari yang sebenarnya mudah menjadi rumit.

Pegawai KPK yang dipecat resmi meninggalkan gedung komisi antirasuah, kemarin. Ke-57 pegawai KPK itu mendeklarasikan IM57+Institute.

Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo telah mengutus dua perwira untuk berkomunikasi dengan perwakilan pegawai KPK yang menjadi korban tes wawasan kebangsaan. Kedua perwira itu menjelaskan tawaran dan mekanisme alih status menjadi aparat sipil negara Polri. Sembari menunggu titik akhir langkah kuda Kapolri, pegawai KPK terus melawan hingga tenggat pemecatan yang ditetapkan Firli Bahuri.

Dua anak buah Kapolri sudah berkomunikasi dengan perwakilan ke-57 pegawai KPK untuk membahas urusan teknis rencana pengangkatan mereka menjadi ASN di kepolisian.

Sejumlah dugaan kejanggalan tes wawasan kebangsaan ditemukan sejak awal pelaksanaan seleksi pegawai KPK. Komnas HAM tetap menunggu penjelasan langsung Presiden. 

Sebanyak 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan terus berkonsolidasi menanggapi tawaran Kapolri. Inisiatif itu membuktikan bahwa pelaksanaan tes wawasan kebangsaan tidak valid.

Pegawai KPK korban tes wawasan kebangsaan (TWK) terus berkonsolidasi agar satu suara menyikapi tawaran menjadi aparat sipil negara di Kepolisian RI. Mereka menunggu penjelasan lebih rinci soal tawaran alih status tersebut dari Kepala Polri dan Presiden Jokowi. Setidaknya, mereka kompak menilai tawaran itu sebagai bukti bahwa TWK hanyalah akal-akalan Firli Bahuri untuk menyingkirkan pegawai yang kerap membongkar kasus besar korupsi.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Sampai tenggat pemecatan, Jokowi memilih diam.

Istana merestui rencana Kapolri Listyo Sigit merekrut 56 pegawai KPK yang dipecat. Mabes Polri belum dapat menentukan posisi penempatan.

Pegiat antikorupsi masih berharap Jokowi menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

Gawai sejumlah mahasiswa dan pegawai KPK yang tak lulus TWK diretas saat terjadi unjuk rasa di gedung KPK.

Menjelang tenggat pemecatan pegawai KPK karena tes wawasan kebangsaan, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit membuka pintu bagi 56 pegawai KPK. Novel Baswedan cs dianggap bisa menggerakkan Satuan Tugas Antikorupsi di Mabes Polri.

Kelompok 57 pegawai KPK yang tersingkir akibat tes wawasan kebangsaan menampik tudingan anti-Pancasila. Mereka berharap Presiden Joko Widodo mau menerima Ombudsman dan Komnas HAM untuk mendapat gambaran masalah dengan lebih jelas.

Pegawai KPK yang dipecat Firli Bahuri menanti kata akhir dari Presiden Joko Widodo. Ahli hukum dan pegiat antikorupsi meminta Jokowi mendengarkan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM serta segera membatalkan pemecatan. Namun, Jokowi juga ditengarai mendapat bisikan yang menuduh 56 pegawai itu "garong" dan anti-Pancasila. Gelagat sejauh ini, tuduhan palsu atas para pegawai yang kerap membongkar kasus korupsi kakap itu lebih bergaung di lingkaran Istana.

Sejumlah pegiat antikorupsi terus mendesak pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK. Presiden harus bersikap.

Sejumlah pejabat di Istana Negara ditengarai menuduh 56 pegawai KPK sebagai garong dan anti-Pancasila. Narasi tersebut yang membuat Presiden Jokowi membiarkan pemecatan 56 pegawai tersebut.

Lintas organisasi masyarakat sipil menghimpun dukungan bagi pegawai KPK yang dipecat. Akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.

Inspektorat memanggil para pegawai kritis di lingkup internal KPK yang diduga sebagai penggerak terbitnya surat desakan untuk mengangkat 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Presiden Jokowi seharusnya turun tangan menyelesaikan persoalan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. 

Sejumlah kalangan menyerukan agar Jokowi menyelamatkan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipecat Firli Bahuri. Secara hukum, sebagai kepala pemerintahan, Presiden tidak bisa lepas tangan atas nasib pegawai yang disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada dasarnya menegaskan hal tersebut. 

Pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan menyiapkan gugatan hukum. Menunggu kepastian sikap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi dapat mengangkat pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan dengan merujuk pada rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

Menenteng koper dari rumah, pegawai yang dipecat mulai mengemas barang pribadi di kantor KPK. Ada pula yang memasukkannya ke dalam kardus cokelat berstiker KPK.  

Komisi Pemberantasan Korupsi memecat 57 pegawainya sebulan lebih cepat dari tenggat. Hingga menjelang akhir masa tugas mereka, para pegawai terus melawan dan membongkar kasus besar. “Kami berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ternyata justru kami yang diberantas,” kata Novel Baswedan, penyidik senior yang turut digusur lewat tes wawasan kebangsaan itu. Alih-alih mengoreksi keputusan Firli Bahuri dan kawan-kawan, Jokowi malah meminta agar presiden tidak ditarik-tarik ke dalam masalah ini.

Istana tak konsisten dalam merespons pemecatan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Jokowi menyatakan tak setuju terhadap tes yang merugikan pegawai, tapi tak berbuat apa-apa ketika pemimpin KPK memecat 57 pegawainya.

Sebanyak 57 pegawai yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan bergantian berorasi di depan gedung lama KPK. Mereka memprotes pemecatan pegawai oleh pimpinan KPK.

Pengumuman pemecatan terhadap 57 pegawai KPK yang dianggap tak lolos tes wawasan kebangsaan terbit 46 hari lebih cepat dari tenggat. Akhir cerita berbalik dari sinyal yang pernah diberikan Istana. 

Pegawai KPK yang dianggap tak lulus tes wawasan kebangsaan dijanjikan bekerja di BUMN, dengan syarat mau mengundurkan diri terlebih dahulu.  Mekanisme perpindahan personel lintas instansi ini belum pernah terjadi dan tidak memiliki dasar aturan. Kementerian BUMN menyatakan tidak tahu-menahu soal penyaluran tenaga kerja tersebut. Jebakan baru? 

Pakar hukum tata negara menilai janggal perihal tawaran KPK memindahkan pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan ke BUMN. Dikhawatirkan menjadi upaya penyingkiran 57 pegawai lewat persyaratan pengunduran diri.

Tawaran pindah ke BUMN bagi pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan penuh kejanggalan. Pegawai menilai posisi mereka bakal makin lemah setelah menyerahkan surat pengunduran diri.

Dalam beberapa kesempatan sebelum pengumuman hasil ujian, Firli Bahuri mengatakan akan menyalurkan pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk bekerja di BUMN. Ucapan itu sejalan dengan munculnya tawaran kepada 57 pegawai yang tak lulus tes, tapi mereka diminta mundur lebih dulu.