Pemerintah menargetkan pengesahan aturan turunan UU TPKS pada tahun depan. Komnas HAM meminta hal itu dipercepat karena kejahatan seksual terjadi nyaris setiap hari.

Pemerintah mencontek metode pembahasan RUU TPKS untuk mempercepat pengesahan RUU PPRT. Pembahasan RUU PPRT mandek di tingkat pimpinan DPR.

Terbitnya UU TPKS dianggap akan memperkuat Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Meski begitu, kedua regulasi untuk perlindungan dari kekerasan seksual itu dinilai perlu disinergikan. 

DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Perlu sejumlah jaminan penguatan dengan undang-undang lain. 

Ketiadaan klausul pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam RUU TPKS yang baru disahkan akan dilengkapi lewat revisi KUHP. DPR memastikan kedua kejahatan itu ada dalam revisi KUHP.

Dibahas mulai 2016, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan disahkan bulan ini. Tidak mengatur soal pemerkosaan.

Pengaturan soal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi yang absen di RUU TPKS dilempar ke revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembahasan RKUHP mandek sejak akhir 2019.

Meski telah mengakomodasi ketentuan yang menyangkut beberapa bentuk kekerasan seksual di dunia maya, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masih memiliki sejumlah kejanggalan. RUU TPKS belum mengatur secara gamblang perihal pemerkosaan. Kekerasan seksual nonfisik juga masih sulit dibuktikan.

Hasil pembahasan RUU TPKS yang disetujui Badan Legislasi tak mengatur dengan gamblang soal tindak pemerkosaan dan pemaksaan aborsi. Ada juga perubahan kata yang justru mempersulit pembuktian kekerasan seksual.

RUU TPKS akan dibawa ke sidang paripurna setelah disepakati dalam sidang Baleg. Dalam rapat pleno, hanya PKS yang menyatakan menolak RUU tersebut.

Enam pasal yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik masuk dalam pembahasan RUU TPKS. Ketentuan ini sempat ditolak karena khawatir tumpang-tindih dengan UU ITE.

Majelis banding Pengadilan Tinggi Bandung memvonis mati Herry Wirawan, predator seks yang memperkosa 12 santri di pesantrennya. Vonis itu tidak menggugurkan kewajiban pelaku membayar restitusi.

Herry Wirawan, pemerkosa belasan santri, tak layak dihukum mati. Negara belum mampu memperbaiki sistem pencegahan kekerasan seksual.

Vonis bebas Syafri Harto melukai para penyintas kekerasan seksual. Tak ada ruang yang aman bagi mereka, sekalipun itu di ruang pengadilan.

Panitia Kerja DPR menunda rapat pembahasan RUU TPKS. Ketiadaan anggota karena ada di daerah pemilihan saat reses hingga belum disepakati pimpinan menjadi penyebabnya.

Dua kali pembahasan RUU TPKS tersendat gara-gara urusan teknis di DPR. Agenda pembahasan RUU TPKS tertunda kemarin akibat surat presiden belum dibacakan dalam rapat paripurna DPR.

Komnas Perempuan mencatat sejumlah tindak kekerasan seksual yang prosesnya mandek lantaran tidak adanya regulasi yang mendukung perlindungan korban. Pengakuan korban sebagai bagian dari pembuktian tindak kejahatan kekerasan seksual.

DPR akan menetapkan RUU TPKS sebagai usulan Dewan dalam sidang paripurna besok. Fraksi PKS disebut menolak, karena RUU itu tidak mengatur ihwal penyimpangan seks dan seks bebas.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tak kunjung rampung karena penolakan meluas di parlemen. Presiden Joko Widodo meminta RUU TPKS segera disahkan.

Pembahasan RUU TPKS akan lebih cepat jika dikembalikan ke Badan Legislasi DPR yang sejak awal menyusun drafnya. Daftar inventaris masalah pada tahun lalu seharusnya tak banyak berubah.