Penanganan polusi udara Jakarta perlu dilakukan secara komprehensif dan terukur. Kebijakan iklim harus menjadi prioritas.

Warga Rusunawa Marunda yang mengalami gangguan iritasi mata, alergi, dan pernapasan terus bertambah. Mereka juga masih menemukan polusi debu batu bara berwarna hitam pekat di kawasan tempat tinggalnya, dari unit hunian hingga RPTRA. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan investigasi menyeluruh terhadap semua perusahaan operator pelabuhan bongkar-muat komoditas curah di Marunda. PT Karya Citra Nusantara menolak menjadi tertuduh tunggal dalam dugaan polusi debu batu bara ke Rusunawa Marunda. Semua perusahaan diminta mendapat sanksi yang sama dengan KCN.

Kementerian Perhubungan diminta memeriksa Kepala Pelabuhan Marunda. Sebab, pejabat itu membiarkan aktivitas bongkar-muat batu bara tanpa jaring debu.

Pemerintah tengah mengkaji sanksi yang bisa dikenakan kepada pelaku pencemaran udara di Marunda.

Forum Masyarakat Rusunawa Marunda, DPRD Jakarta, serta KPAI tengah mendorong Pemerintah Provinsi Jakarta dan pemerintah pusat menyelesaikan kasus pencemaran debu batu bara dari Pelabuhan Marunda. Para warga pun akan mendapat dukungan jika harus menempuh jalur hukum.

Debu bata bara yang berwarna hitam pekat sudah mencemari kawasan Rusunawa Marunda dalam beberapa tahun terakhir. Warga menduga polusi ini berasal dari kegiatan bongkar-muat batu bara di Pelabuhan Marunda.

Kualitas udara Jakarta membaik pada dua tahun terakhir. Dampak dari kebijakan pemerintah dalam membatasi mobilitas masyarakat. 

Pemerintah Jakarta tahun ini berencana menerapkan sanksi tilang untuk kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Dalam memperbaiki kualitas udara Ibu Kota, emisi karbon dari kendaraan bermotor dan kegiatan industri menjadi sorotan.