Pemalsuan akta perceraian tergolong tindak pidana. Apa langkah hukum yang bisa ditempuh jika pasangan Anda melakukannya?

Terjadi penurunan tren pernikahan di Indonesia. Banyak perempuan menunda atau memilih tak menikah.

MA meminta pengadilan menolak permohonan pencatatan nikah beda agama. Dinilai sarat intervensi dan diskriminatif.

Perubahan nilai sosial membuat masyarakat tak malu lagi membongkar peristiwa perselingkuhan di media sosial.

Perjanjian perkawinan, termasuk pisah harta, bisa dibuat sebelum atau selama pernikahan. Klinik Hukum Perempuan membahasnya.

Setiap Kamis dwimingguan, Koran Tempo dan Konde.co bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta, Koalisi Advokat Keadilan Gender, serta Kalyanamitra menyajikan rubrik khusus untuk menjawab persoalan hukum perempuan. Kali ini tentang tuntutan ganti rugi atas ingkar janji pernikahan.

Acara pernikahan dengan undangan sangat terbatas menjadi pilihan bagi banyak pasangan pada masa pandemi Covid-19. Mantenan minimalis ini tidak hanya menekan penularan virus, tapi juga lebih hemat, praktis, sekaligus intim. Sebagian pasangan menyiarkan pernikahan secara daring dengan angpau nontunai. Tren ini bisa berlanjut hingga setelah masa pandemi.

Hotel, penata dekorasi, hingga wedding organizer menyesuaikan layanan dengan tren pernikahan minimalis. Biaya pesta perkawinan makin terjangkau.

Pandemi Covid-19 mendorong pengantin menyelenggarakan pernikahan dengan mengundang tamu yang jumlahnya terbatas. Acara perkawinan terasa lebih sakral, berkualitas, dan intim.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan tren pernikahan. Dari undangan yang dibuat dalam bentuk digital hingga acara resepsi ataupun akad yang disiarkan melalui media sosial.

Tren menikah dengan konsep minimalis mulai meningkat sejak masa pandemi Covid-19. Awalnya, hal itu dilakukan karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat untuk menekan penularan virus corona. Belakangan, kecenderungan itu menjadi gaya hidup.