Tanpa penanganan yang tegas, aset-aset lahan dan bangunan eks obligor BLBI berpotensi diselewengkan.

Pengejaran aset obligor BLBI tampaknya hanya jadi ajang gagah-gagahan pemerintah. Ratusan aset yang tercatat di pembukuan Kementerian Keuangan ternyata masih dikuasai pihak ketiga. 

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura tak berarti semua buron korupsi di sana bisa dipaksa pulang. Kuncinya justru ada pada penegakan hukum di Tanah Air.

Pemerintah mulai memburu lagi aset pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) setelah 22 tahun ketiban pulung mencicil pokok dan bunga surat utang negara kepada bank sentral. Lewat jalur perdata, pemerintah mengklaim telah memanggil 48 obligor dan debitor BLBI yang belum melunasi utang senilai Rp 110 triliun serta menyita aset berupa tanah seluas 15,2 juta hektare. Menuai kritik karena mengesampingkan proses pidana.