Ide pembentukan panja kecurangan verifikasi partai politik semakin kuat. Ada keinginan mengganti ketua KPU.

Mengapa militerisme masih menggejala di masyarakat sipil, seperti ormas dan partai politik peserta Pemilu 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil membeberkan bukti dugaan manipulasi verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024. Salah satu bukti percakapan menyebutkan peran Istana.

Koalisi Kawal Pemilu Bersih menilai DKPP lamban menangani pengaduan dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik.

Sejumlah partai mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi sistem proporsional terbuka.

Intimidasi hingga serangan siber dialami pelapor dugaan kecurangan verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024. Akun media sosial mereka tak bisa diakses hingga kini.

Megawati memastikan akan mengusung kader PDIP sebagai calon presiden 2024. Ia menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinilai telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Pernyataannya tentang potensi penerapan kembali sistem proporsional tertutup justru menimbulkan polemik.

Kekuatan finansial menjadi salah satu faktor penting untuk bertarung dalam Pemilu 2024. Biaya politik tinggi merupakan efek dari logika partai yang berbasis patronase, padahal logika partai semestinya berbasis representasi.

Pelapor dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 mengalami berbagai intimidasi, dari ancaman hingga mobil terbakar. LPSK menunggu permohonan pelindungan dari pelapor kecurangan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai sejumlah gangguan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Politik uang dan polarisasi massa merupakan kerawanan yang menjadi perhatian utama.

Hasil kajian Bawaslu menunjukkan tingkat kerawanan tertinggi pada Pemilu 2024 berada di DKI Jakarta. Berbeda pada Pemilu 2019, tingkat kerawanan tertinggi justru berada di Papua Barat.

Ke mana suara Islam politik, kelompok 212, dan politik berbasis agama dalam Pemilu 2024 nanti?

MK menjadwalkan ulang pemberian keterangan DPR, Presiden, dan KPU dalam perkara uji materi Undang-Undang Pemilu yang mempersoalkan sistem proporsional terbuka. 

Berbagai pihak menghendaki agar pemilu dengan sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan. Sinyal perubahan sistem pemilu diembuskan Ketua KPU, pekan lalu.

Tempo memperoleh empat potongan rekaman percakapan yang berisi perintah untuk mengubah hasil verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Ada percakapan antara pejabat KPU pusat dan KPU daerah.

KPU di dua provinsi sudah menuntaskan verifikasi perbaikan terhadap Partai Ummat. Partai Ummat optimistis akan lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Bawaslu menilai gugatan sembilan partai politik untuk menunda tahapan Pemilu 2024 tak bisa diakomodasi. Tuntuan penundaan tahapan pemilu seharusnya diajukan ke Bawaslu, bukan ke DKPP.

Sembilan partai politik mengadukan komisioner KPU ke DKPP karena diduga melanggar kode etik selama proses pendaftaran hingga verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Mereka meminta tahapan pemilu ditunda selama tiga bulan.

Beragam pembatasan akses dihadapi komisioner KPU di daerah yang tidak mengikuti arahan untuk memanipulasi data verifikasi faktual partai peserta Pemilu 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih bersiap memperkarakan tindakan intimidasi dalam proses verifikasi faktual partai peserta Pemilu 2024. Agar LPSK dapat segera melindungi penyelenggara pemilihan di daerah yang mengungkap kecurangan.

Intimidasi terhadap komisioner dan anggota staf KPU di daerah tak mengendur. Ada teror bertajuk pemeriksaan kode etik pegawai negeri. 

Skandal manipulasi dan pelanggaran etik dalam proses verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024 mulai bergulir ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Baru menyentuh kasus di satu kabupaten. 

Partai Ummat mendapat kesempatan menjalani verifikasi faktual ulang di dua provinsi, yakni di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Verifikasi ulang berlangsung pada 21-30 Desember 2022.

Sengkarut proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 berlanjut. Di tengah bantahan KPU, koalisi masyarakat sipil bersiap melaporkan kasus dugaan manipulasi ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Intimidasi terhadap komisioner KPU daerah yang membangkang dikabarkan meningkat.

Partai Ummat menyertakan 6.000 alat bukti dalam permohonan sengketa proses Pemilu 2024 ke Bawaslu. Mereka berkeberatan atas hasil verifikasi faktual partai politik yang menyatakan Partai Ummat tidak memenuhi syarat.

Koalisi Pemilu Bersih tengah menyiapkan laporan dugaan pelanggaran etik anggota KPU dalam proses verifikasi faktual partai politik. Koalisi menduga penyelenggara pemilu memanipulasi data verifikasi faktual.

Partai Ummat bakal mengajukan sengketa proses pemilu setelah dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. KPU menghormati proses hukum yang ditempuh Partai Ummat.

KPU mengumumkan 17 partai politik lolos verifikasi faktual yang akan berlaga sebagai peserta Pemilu 2024. Partai Ummat bersiap menggugat. 

Dugaan manipulasi data verifikasi faktual partai politik bermunculan di sejumlah daerah. Para saksi belum berani terbuka melaporkan kasus ini karena sejak awal mengalami ancaman. 

Kelompok masyarakat sipil menyesalkan sikap KPU yang terkesan mengabaikan kasus dugaan manipulasi dalam verifikasi faktual partai politik. Mereka berikrar membawa permasalahan ini ke DKPP dan penegak hukum. 

Manipulasi data diduga mewarnai proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Sulawesi Utara. KPU RI disomasi.

Komisi II DPR meminta KPU mengklarifikasi adanya dugaan manipulasi data saat verifikasi faktual sebelum mengumumkan partai yang lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Partai yang diloloskan dengan cara curang bisa dianulir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima secara bulat pasal-pasal yang termuat dalam Perpu Pemilu. Aturan teknis segera disusun untuk mendukung Perpu. 

Pemerintah menerbitkan Perpu Pemilu untuk mengakomodasi empat provinsi baru di Papua. Beberapa klausul dalam perpu justru memberi privilese kepada partai politik di parlemen.

Polemik hasil verifikasi faktual partai politik meruncing di Sulawesi Selatan. Sikap pihak internal penyelenggara pemilihan umum terbelah ihwal keabsahan rapat pleno yang dinilai tak mencapai kuorum.

Bawaslu menemukan seabrek pelanggaran selama proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual oleh pejabat KPU kini menggelinding ke somasi. 

Kecurangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam verifikasi faktual berdampak serius terhadap Pemilu 2024. Mundur atau dipecat.

Bawaslu sulit mendeteksi manipulasi dalam verifikasi faktual partai calon peserta pemilu. Keterbatasan personel membuat Bawaslu mengandalkan metode sampling.

KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah merampungkan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Keputusan di tingkat pusat akan diumumkan pada pekan ini. 

Kalau melihat pasal yang ada, kumpul kebo sepertinya diperbolehkan sepanjang tidak ada tuntutan. Lalu bagaimana dari sudut pandang agama dan budaya?

Elektabilitas Partai NasDem meroket setelah mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024.

Pengaruh tiga provinsi baru Papua dalam alokasi kursi DPR, DPRD, dan DPD Pemilu 2024.

Seleksi anggota PPK dan PPS dilakukan secara daring untuk memudahkan pengecekan rekam jejak pendaftar. Masa tanggap selama sembilan hari menjadi kesempatan publik untuk mengkritik calon anggota penyelenggara ad hoc pemilu.

Perekrutan anggota badan ad hoc penyelenggara pemilu dinilai rawan kecurangan. Komisi Pemilihan Umum didesak menggelar perekrutan secara transparan.

Pemerintah segera menerbitkan Perpu Pemilu pada akhir bulan ini. Ada lima isu utama yang akan dimuat dalam perpu, termasuk tak mengubah nomor urut partai politik lama.

Para kandidat calon presiden yang berlatar belakang tentara berpotensi dilirik partai politik pada Pemilihan Umum 2024. Organisasi masyarakat sipil mengingatkan potensi penyalahgunaan pengerahan anggota TNI untuk kepentingan Pemilu 2024.

Koalisi Indonesia Bersatu mengklaim tak akan tergesa-gesa mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan presiden 2024. Disebut-sebut menawarkan jabatan di kabinet kepada partai oposisi.

Komisi Pemilihan Umum mengkaji tafsir baru Mahkamah Konstitusi perihal menteri tak perlu mundur untuk maju dalam pencalonan presiden. Aturan kampanye perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Rekrutmen anggota badan ad hoc untuk Pemilu 2024 dibuka pada pertengahan November 2022. KPU akan menetapkan batas usia pendaftar.

Mayoritas bekas anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara menolak dilibatkan lagi dalam Pemilu 2024. Pengalaman pada Pemilu 2019 membuat mereka kapok.

PDIP menertibkan seluruh kadernya yang mencoba bermanuver menjelang pemilihan presiden 2024 sebelum Ketua Umum bersikap. Sanksi berbeda diberikan kepada kader.

Satgas digital dibentuk untuk mencegah disinformasi dan polarisasi pada Pemilu 2024. Kegiatan kampanye di dunia maya perlu diawasi karena diperkirakan lebih masif.

Dalam sebuah wawancara, Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden. Sikap PDIP terhadap Ganjar diduga telah melunak.

Ada kecurigaan bahwa satgas digital digunakan pihak-pihak tertentu sebagai alat politik untuk Pemilu 2024. Gejala otoritarianisme yang ditunjukkan pemerintah menguat dalam beberapa tahun terakhir.

Proporsionalitas anggaran pemilu sulit diukur karena informasi tentang perencanaan detail penggunaan anggaran sangat terbatas. Karena itu, isu tentang anggaran pemilu mudah menimbulkan kontroversi dan spekulasi.

Kunjungan anggota KPU dan Bawaslu ke luar negeri dinilai tidak mendesak. Skala prioritas terabaikan ketika tahapan pemilu sudah berjalan.

Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tahapan verifikasi administrasi. Demi kemudahan berbagai tahapan pemilu.

Gagasan untuk mencalonkan Jokowi sebagai wakil presiden bagi Prabowo Subianto masih bergulir. Demi mempertahankan Jokowi tetap berada di lingkaran kekuasaan.

Langkah sejumlah relawan menggulirkan wacana Joko Widodo sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024 semakin masif. Untuk memuluskan jalan itu, mereka mengajukan uji materi pasal masa jabatan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Manuver mengusung Prabowo Subianto berpasangan dengan Jokowi dianggap bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi.

NasDem, Demokrat, dan PKS mematangkan koalisi dan dukungan calon presiden 2024. Anies Baswedan punya kans terbesar.

Upaya memperpanjang masa kekuasaan Presiden Joko Widodo belum surut. Setelah wacana presiden tiga periode, kini muncul ide agar presiden bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Partai Demokrat mulai bermanuver menjelang Pemilu 2024 lewat pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bereaksi keras karena pernyataan SBY itu dianggap sebagai tuduhan.

Poros koalisi partai belum solid dan masih berpeluang bongkar-pasang. Pemilu presiden 2024 dapat memunculkan lebih dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Perseteruan antara elite Demokrat dan PDIP dalam beberapa hari terakhir mengingatkan ihwal kisah kedua partai pada 2004. Sejak 2004 hingga kini, kedua partai selalu berseberangan sikap politik.

Kewenangan penjabat kepala daerah untuk memutasi dan memberhentikan aparatur sipil negara menabrak aturan. Membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. 

Hampir semua partai dari 24 partai yang ikut tahap verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 mengalami keanggotaan ganda. Jumlah anggota Partai Golkar di satu provinsi belum memenuhi syarat.

Belasan ribu warga transpuan terancam kehilangan hak pilih pada Pemilu 2024. Sebab, mereka kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan. Masalah kian bertambah bagi mereka yang terusir dari tanah kelahiran akibat label LGBTQI. Bersama Jaring.id, Koran Tempo menemui berbagai kelompok transgender di sejumlah daerah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, menjelang Hari Demokrasi Internasional, 15 September ini.

Banyak transpuan yang kehilangan hak suara karena tidak memiliki KTP elektronik. Mereka sering menemui hambatan untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Pesta demokrasi menjadi masa suram bagi transpuan di Aceh. Mereka berpotensi jadi korban perburuan yang ditengarai untuk mengerek elektabilitas elit politik lokal. Aturan syariah dianggap telah menutup hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Laporan ini merupakan bagian dari seri pertama kolaborasi Koran Tempo dan Jaring.id tentang transpuan di pusaran politik Indonesia yang terselenggara berkat dukungan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan The Asia-Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT).

Komisi Pemilihan Umum segera mengumumkan daftar nama partai politik Pemilu 2024. Bawaslu bakal memutuskan laporan tujuh partai yang berkeberatan atas proses administrasi sistem pendaftaran partai yang disiapkan KPU.

Istana Negara menyatakan Presiden Joko Widodo tak menghendaki perpanjangan masa jabatan. Relawan pendukung Jokowi tiga periode berkukuh mendengungkan wacana yang mereka klaim merupakan hasil penyerapan aspirasi.

Sejumlah kelompok relawan pendukung Joko Widodo berbeda sikap ihwal gagasan memperpanjang masa jabatan presiden. Wacana Jokowi tiga periode dianggap sebagai usulan haram.

Pemerintah menargetkan Perpu Pemilu terbit paling lambat pada Oktober mendatang. Perpu ini akan mengubah sejumlah pasal dalam UU Pemilu agar tiga provinsi baru di Papua dapat mengikuti Pemilu 2024.

Ide dan wacana masa jabatan presiden tiga periode mesti dilawan. Dari hasil survei pun, masyarakat tidak mendukung.

Di tengah maraknya populisme kanan dan elitisme negara, ada kebutuhan besar untuk mengembalikan peran aktif rakyat dalam demokrasi.

KPU didesak mengumumkan nama-nama partai yang mencatut identitas penduduk. Praktik lancung ini harus dibuka demi akuntabilitas publik.

Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum segera menindaklanjuti temuan pencatutan nama yang dilakukan oleh partai politik.

Mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri sebagai calon legislator dalam Pemilu 2024. Nilai antikorupsi seharusnya tidak dapat ditawar dalam jabatan publik.

Koalisi Gerindra dan PKB mengubah lanskap Islam politik. Apa dampaknya bagi kedua partai untuk maju ke Pemilihan Umum 2024?

Sebelum bertemu dengan Jokowi, Surya Paloh mengumpulkan elite partainya untuk membahas kondisi politik terbaru. Ada indikasi NasDem mencari titik temu nama calon presiden yang diusung dengan keinginan Jokowi.

Sejumlah partai politik berkonsultasi dengan Bawaslu untuk menggugat KPU. Sengketa dipicu berkas pendaftaran dinyatakan tak lengkap.

Bawaslu akan mengadukan penggunaan NIK warga untuk kepentingan partai politik secara sepihak ke kepolisian. Sebanyak 275 NIK pengawas pemilu dan 98 NIK penyelenggara Pemilu 2024 terdaftar sebagai anggota partai.

Nirwono Joga menggagas perlunya memaknai perayaan Hari Kemerdekaan sebagai momentum untuk mewujudkan kemerdekaan peradaban ekologis guna mengatasi dampak perubahan iklim.

Wakil rakyat di parlemen itu untuk apa? Kalau ini berlanjut, bisa jadi wakil rakyat yang nyata itu bukan lagi anggota DPR, melainkan warganet atau malah kumpulan para relawan.

Pemerintah menyetujui adanya kenaikan honor untuk badan ad hoc Pemilihan Umum 2024. Perlu strategi lain untuk meningkatkan efektivitas, kredibilitas, dan integritas panitia pemilihan. 

Koalisi partai politik masih bisa cair selama PDIP belum bersikap. Rencana pembentukan koalisi partai saat ini baru penjajakan.

Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa pamer kekompakan saat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Kepastian koalisi baru diputuskan pada akhir pekan ini.

Pemerintah menjamin kebutuhan anggaran Pemilu 2024 akan dipenuhi. KPU diminta menghitung ulang anggaran berdasarkan skala prioritas.

Dugaan politik uang masih menjadi isu penting dalam masa pemilu. Hoaks, fitnah, serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial juga menjadi isu krusial yang masuk indeks kerawanan Pemilu 2024.

Berkas enam partai politik yang mendaftar di hari pertama dinyatakan lengkap. PDIP tercatat yang paling awal mendaftar ke KPU, kemarin.

KPU sudah menerima pendaftaran partai-partai politik calon peserta Pemilu 2024, hari ini. Ada 10 partai yang dijadwalkan mendaftar pada hari pertama.

Partai politik baru menghadapi banyak tantangan, dari penyediaan kantor partai, persyaratan kepengurusan, hingga jumlah anggota partai. Mereka mengandalkan rumah pengurus sebagai kantor partai di daerah.

Pegiat pendidikan mendukung kampanye di kampus asalkan hanya berbentuk debat atau dialog tanpa atribut kampanye. Bawaslu menyarankan revisi UU Pemilu lebih dulu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan kampanye digelar di kampus pada pemilu dan pemilihan presiden 2024. Kalangan akademikus meminta sejumlah syarat. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu menentang.

Pelaksanaan Pemilu 2024 di tiga daerah otonomi baru di Papua belum ada kejelasan. Pemerintah akan memutuskan setelah bertemu dengan DPR dan KPU.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di tiga daerah otonomi baru di Papua disarankan mengikuti pola yang pernah diterapkan di Kalimantan Utara dalam Pemilu 2014.

Bawaslu butuh waktu dua hari untuk mengkaji laporan dugaan kampanye dini dan politik uang oleh Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Pegiat pemilu meminta Bawaslu bersikap tegas agar pejabat publik lain tak berkampanye dini menjelang Pemilu 2024.

PDIP mulai mempersiapkan Puan Maharani untuk pemilihan presiden 2024. Puan mulai pekan lalu bersafari politik ke sejumlah daerah.

Partai penghuni DPR mulai menyiapkan kepengurusan di tiga provinsi hasil pemekaran Papua. Berbeda dengan partai baru, yang berharap Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan tak masuk syarat dalam Pemilu 2024.